Daftar UMP Sekadau Tahun 2021/2022
Gaji UMR/UMP Kapuas Terbaru
perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Bentang Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketentuan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan menetapkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup cocok, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Apabila dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena unsur yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Apabila berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Keperluan Hidup Pantas (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah perihal standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda ketahui, ialah seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang senantiasa disuarakan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran khusus untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.
Mengenai penentuan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam hal serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara terkait upah atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau eksekutor bidang usaha, tentu Anda harus mengertinya. Di bawah ini ada pengertian dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin agar para karyawan menerima penghasilan sebagai penghasilan yang layak.
Berpedoman dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil keputusan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh gubernur.
Komponen UMK bisa dibagi atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.
Usai disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada daerah tersebut.
1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan bayaran kepada para pegawai cocok dengan tingkat keperluan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga dapat mendapat bayaran yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Formatnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini ialah pembayaran bagus secara seketika ataupun tidak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tidak dipakai lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan demikian itu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa aturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala bayaran cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa unsur dan umumnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi tersebut menurut keperluan hidup cocok.
Hukuman, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar bayaran kepada pekerja diatasi UMR atau UMK dapat menjalankan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan aturan ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada aturan.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan cocok ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial.
Ketentuan aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan diplomasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan demikian itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi hingga ketentuan pelegalan standar gaji tersebut. semoga isu ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment